CILEGON, KNO – Perihal ada nya dugaan diskriminasi terhadap media online yang tidak dianggarkan dalam kegiatan kerja sama advetorial atau promasif di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus berlanjut
Kali ini kritikan dilayangkan oleh Ketua LSM Gerakan Transparansi Rakyat (GTR), Muhammad Mulyadi, SH yang juga mengaku aneh dengan tidak dilibatkannya media online dalam kegiatan OPD. Sedangkan baginya, media online khusus nya di kota Cilegon sangat berperan dalam hal pemberitaan baik itu mengenai kinerja OPD mau pun hal lain.
“Trend media online semakin meningkat di era Digitalisasi sekarang, semakin tumbuh dan berkembang, kita lebih mudah menggakses berita lewat media online ini, dan bisa kita lihat begitu banyak peran media online dalam hal pemberitaan, dari mulai kinerja pemkot, Dewan sampai ke yang lainnya, tapi kenapa dalam hal periklanan yang nilainya sangat fantastis yang sudah di anggarkan setiap OPD, tidak tercantum Media Online, ada apa ini ?” Ucap Muhammad Mulyadi. SH pada Wartawan, Rabu (18/05/2022)
Aktifis senior yang kerap dipanggil Kang Kimung ini bahkan mengaku memiliki data anggaran di setiap OPD untuk kegiatan proapaganda di media yang nilainya tidak sedikit.
Selain itu pihak nya pun akan melakukan investigasi ada nya dugaan chasback periklanan yang diminta oleh oknum pejabat, karena ia sering mendengar perihal tersebut dari sejumlah wartawan.
“Ia, ada beberapa Wartawan yang bercerita perihal Chasback, itu pun akan kami lakukan Investigasi, buat apa ada Chasback ?” Jelas nya
Jika ini terus menerus terjadi, ia khawatir media online di kota Cilegon sulit untuk berkembang, apa lagi media bisa hidup di sektor periklanan, baik itu yang di anggarkan oleh Pemerintah, Swasta maupun yang lainnya
“Sekarang temen-teman sering memberitakan kegiatan mereka para OPD, seperti sosialisasi atau apakah itu, tapi kalau porsi iklan seperti Advetorial maupun Promasif tidak dicantumkan untuk media online, buat apa, lebih baik Boikot aja OPD yang seperti itu, gak usah di liput sekalian?” Tegas nya
Menyikapai hal ini, Kang Kimung sapaan akrab Muhammad Mulyadi. SH mendesak kepada Walikota Cilegon dan OPD-OPD di Pemkot Cilegon agar memperhatikan media online dengan melibatkan dalam kegiatan di anggaran perubahan. Bahkan untuk tahun-tahun berikutnya.
“Di tahun 2023 baik reguler maupun perubahan harus bisa dianggarkan untuk media online. Soal ini saya akan ngomong langsung sama Pak Wali, agar OPD-OPD yang tidak mau berbagi ke media online dibenahi,” tandasnya. (An/Red)